Pasangkayu, Manakarra Pos – Pemerintah Desa Kaluku Nangka mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam menangani dampak pembangunan bendungan di wilayah mereka.
Pasalnya, meski Bupati Pasangkayu pernah diajak turun langsung ke lokasi, hingga kini belum terlihat adanya langkah nyata.
Kepala Desa Kaluku Nangka, Nurdin, mengungkapkan bahwa pihak desa telah berulang kali melaporkan kondisi erosi dan banjir yang semakin parah akibat pembangunan bendungan di sungai setempat.
“Bupati sudah pernah kami ajak turun ke lokasi, melihat langsung kondisi di lapangan. Tapi sampai sekarang belum ada pergerakan,” kata Nurdin.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Pasangkayu itu, menjelaskan erosi telah menggerus daratan sekitar 10 meter dari bibir sungai dan terus berlangsung hingga saat ini.
Kondisi tersebut mengancam lahan warga serta keselamatan permukiman di sekitar aliran sungai.
Dengan keterbatasan anggaran dana desa, pemerintah desa mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menangani persoalan tersebut secara mandiri.
“Kalau mengandalkan dana desa, tidak mungkin kami sanggup. Ini butuh penanganan serius dan anggaran besar,” tegasnya.
Nurdin mendesak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, hingga Balai Sungai untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan bendungan yang dinilai bermasalah.
“Anggarannya besar, sekitar Rp6 miliar. Tapi yang kami rasakan justru kerusakan dan banjir,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PU maupun Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terkait keluhan tersebut. (*).
