NUSANTARA, manakarrapos.com– Sebanyak 108 Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Untad Palu, mengikuti Praktek pengenalan lapangan (PPL) di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur.
Rombongan mahasiswa itu dipimpin langsung oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Dr. M. Nur Alamsyah, SIP., M.Si bersama sejumlah Dosen lainnya.
Mahasiswa yang ikut PPL tersebut, terdiri dari dua angkatan yaitu angkatan 2022 dan 2023.
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Dr. M. Nur Alamsyah, SIP., M.Si mengatakan, kegiatan PPL di IKN ini, dilakukan untuk tiga mata kuliah yaitu pemerintahan desa, hukum pemerintahan, dan proses legislasi.
“Kegiatan dilakukan di desa-desa di sekitar wilayah pembangunan IKN,” jelas Alamsyah.
Salah satu Desa yang dikunjungi terang Ketua umum Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (Adipsi) ini adalah Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
“Desa ini sekitar 30 km dari pusat inti pembangunan IKN, sehingga menjadi desa yang masuk di ring satu pembangunan IKN,” jelas Alamsyah.
Kata dia, pokok-pokok studi yang akan dilihat adalah implikasi atas pembangunan IKN terhadap status desa yang akan berubah menjadi status lain, ketika pihak otorita IKN memperluas wilayah.
“Masyarakat dan aparat desa yang didominasi etnik jawa telah bertransformasi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai lokal yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dilihat dari pola interaksi dan kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Saat kunjungan itu, rombongan Untad Palu diterima oleh kepala Desa Wonosari, Kasiyono dan sejumlah staf desa serta ketua BPD.
“Desa Wonosari ini berpendapatan sekitar Rp4,5 Miliar yang di tahun 2025 nanti, akan meningkat menjadi Rp5 Miliar,” jelasnya.
Salah satu pendapatan desa Wonosari sebagai pendukung peningkatan atas capaian kinerja Desa Desa, terang Alamsyah, adalah sektor wisata yang terkenal sebagai desa wisata di sekitar IKN dengan goa tapak naga sebagai salah satu ikon wisatanya.
“Harus diakui bahwa pembangunan IKN merubah banyak hal, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayah itu,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga terbangun Diskusi seputar kewenangan desa dengan peran dan fungsi BPD.
“Setelah diskusi bersama pak kades, bapak Kasiyono, kami diantar keliling keliling guna melihat progres pengerjaan pembangunan IKN,” pungkasnya.(*)
