Manakarra Pos, MAMASA – Forum Pemerhati Mamasa (FPM) mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa agar lebih transparan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari pemerintah pusat.
Selain itu, FPM juga menuntut agar Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa sejumlah proyek yang diduga bermasalah di Kabupaten Mamasa.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua FPM Mamasa sekaligus Jenderal Lapangan, Tamrin, pada Senin (2/8/2024).
Dalam pernyataannya, Tamrin menegaskan bahwa FPM berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat untuk menuntut transparansi dari Pemda Mamasa.
“Kami akan mengadakan aksi besar-besaran di Kabupaten Mamasa dan menuntut Pemda agar transparan dalam penggunaan dana yang ditransfer dari pusat,” ujar Tamrin.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan aksi tersebut dengan melakukan konsolidasi massa.
Tamrin menyatakan bahwa hingga saat ini, progres penyerapan anggaran transfer dari pusat tidak terlihat sama sekali di Kabupaten Mamasa.
Hal ini, menurutnya, menjadi alasan utama FPM merencanakan demonstrasi besar-besaran. Ia juga memperingatkan Kepala Badan Keuangan Mamasa agar tidak bermain-main dengan dana yang merupakan hak masyarakat.
“Kita butuh transparansi. Mengapa progres penyerapan anggaran belum tampak, padahal dana dari pusat sudah cukup signifikan? Namun realisasinya belum terlihat sama sekali,” tegas Tamrin.
FPM berencana untuk melakukan demonstrasi di beberapa lokasi strategis, termasuk Kejaksaan, Kantor Bupati, dan Kantor DPRD Mamasa.
Menurut Tamrin, tuntutan lengkap FPM akan disampaikan dalam pernyataan sikap mereka saat aksi nanti.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa belum memberikan tanggapan.
Kepala BPKD Mamasa, Herry Kurniawan, belum merespon saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. Namun, upaya konfirmasi akan terus dilakukan oleh media ini.
