SULAWESI-BARAT, MANAKARRAPOS.COM – Viral di media sosia (medsos) warga mengikhlaskan rumahnya dipasangi baliho Ganjar Pranowo.
Menariknya, warga yang ingin rumahnya dipasangi baliho Bakal Calon Presiden (Capres) itu, tidak hanya terjadi di satu daerah melainkan diberbagai daerah.
Ini merupakan bentuk respons masyarakat menyusul pencopotan alat peraga dan atribut Ganjar Pranowo.
Berdasarkan penulusuran manakarrapos.com, sejak Minggu (12/11/2023) kemarin, foto dan video dari warga beredar di media sosial.
Dalam foto dan video itu, warga terang-terangan membuat tulisan di kain, kardus, dan kertas yang ditempel di pagar dan tembok rumah.
Salah satu video yang beredar luas, yakni di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Warga disana menyatakan kesiapan bila rumahnya dipasangi baliho Ganjar Pranowo. Lantaran ia merasa sedih baliho, spanduk, maupun banner Ganjar Pranowo banyak dicopoti oleh pihak tertentu.
“Melihat banyaknya baliho Ganjar dicopotin, saya sangat sedih. Saya siap rumah saya untuk dipasang baliho Mas Ganjar. Silakan untuk dikirimkan ke Mas Ganjar. Terima kasih,” katanya dalam video.
Dari pantauan sosmed, warga yang mengunggah foto dan video berasal dari berbagai daerah. Diantaranya dari Cilincing Jakarta Utara dan Cengkareng Jakarta Barat. Ada juga dari Kota Baru Kalimantan Selatan.
Banyak juga warga dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Yakni Kuningan, Cirebon, Ciamis, Karawang, dan Tasikmalaya.
Selain itu ada juga Jawa Tengah, misalnya Pati dan Pemalang. Juga Tuban dan Pasuruan di Jawa Timur.
Selain video, banyak pula foto-foto yang beredar berisi tulisan pada kertas atau media lainnya, berisi pernyataan senada. Misalnya, foto yang diambil dari sebuah rumah di wilayah Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar). Dalam foto itu terdapat tulisan: ‘Rumah ini sangat siap dipasangi baliho Ganjar-Mahfud’.
Tak hanya beredar secara berantai melalui layanan perpesanan WhatsApp (WA), video dan foto serupa juga viral di media sosial (medsos), khususnya paltfrom X atau Twitter. Misalnya Jhon Sitorus dengan akun @Miduk17 juga mengunggah video dan foto bernada serupa.
Akun tersebut mengunggah foto dan video dengan caption: “Rakyat mulai CERDAS, Hati nurani BERGERAK, Baliho Ganjar DIBERANGUS dipinggir jalan, warga mulai BERGERAK dgn menghibahkan rumahnya sbg tempat BALIHO & Spanduk Ganjar Pranowo
Gerakan RAKYAT tak akan bisa dibendung oleh siapapun, termasuk keluarga KERAJAAN
#GanjarMahfud2024”
Selain itu, akun @yusuf_dumdum juga mengunggah hal serupa. Ia memberi caption unggahannya: “Marak baliho dan poster Ganjar-Mahfud dicopotin aparat, rakyat ramai-ramai menyediakan rumah mereka untuk dijadikan tempat pemasangan baliho Ganjar-Mahfud.”
Pada foto yang diunggah @yusuf_dumdum, terdapat gambar bertuliskan ‘silakan pasang baliho Ganjar di rumah saya. Biar bukan keluarga pejabat, tidak akan dicopot!!!’. Pada tag lokasi foto tersebut bertuliskan alamat: Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Sebelumnya, baliho Ganjar-Mahfud banyak dicopot oleh pihak tertentu di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk jelang kedatangan Ganjar di Pematang Siantar, Sumut.
Hal ini memantik reaksi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyayangkan aksi pencopotan tersebut.
Todung menyebut, aksi tersebut membuat banyak pihak marah. Sebab, aksi dari aparatur negara tersebut mencederai demokrasi.
“Begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi, Kami sangat kesal dan marah,” kata Todung di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Todung mempertanyakan, dari sekian banyak baliho bakal pasangan capres-cawapres, mengapa yang disasar adalah milik Ganjar-Mahfud. Karenanya, Todung mengajak semua elemen masyarakat untuk turut mengawasi.
“Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,” ujarnya.
Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke ‘call center’ netralitas aparat negara dalam waktu dekat. Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.
“Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,” jelas Todung. (**/)
