Guru diyakini sebagai sosok penting dalam pembentukan karakter dan nilai dalam kehidupan berbangsa.
Menjadi seorang guru, tidak sekadar berperan sebagai pengajar, melainkan juga pendidik yang membentuk kepribadian, moral, dan kesadaran sosial peserta didik.
Tengok saja Ki Hadjar Dewantara.
Dia menegaskan bahwa pendidikan sejatinya bertujuan “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.”
Tapi di tengah perubahan sosial. Di era sekarang ini, tantangan makin kompleks, sehingga dipandang peran luhur guru kian menghadapi tantangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan.
Apakah guru masa, masih menjadi penjaga nilai, atau justru menjadi korban realitas?
Perubahan sistem pendidikan, tekanan administratif, serta meningkatnya tuntutan masyarakat menempatkan guru pada posisi yang dilematis.
Guru dituntut profesional, adaptif terhadap teknologi, dan patuh pada regulasi, namun sering kali tanpa diimbangi dengan perlindungan dan penghargaan yang memadai. Dalam situasi ini, identitas dan idealisme guru berhadapan langsung dengan realitas sosial, hukum, dan birokrasi yang kerap menggerus nilai-nilai luhur profesi keguruan.
Identitas guru sejatinya dibangun atas nilai pengabdian, keteladanan, dan tanggung jawab moral. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan melalui sikap dan perilaku.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa guru kerap terjebak dalam beban administratif yang berlebihan. Energi dan waktu yang seharusnya difokuskan pada proses pembelajaran justru tersita untuk memenuhi tuntutan laporan dan penilaian formal.
Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi pendidikan dari proses pemanusiaan manusia menjadi sekadar pemenuhan target sistem.
Di sisi lain, guru juga berada dalam posisi rentan secara sosial dan hukum. Tidak jarang tindakan pedagogis yang dilakukan demi kedisiplinan atau pembinaan karakter justru disalahpahami dan berujung pada persoalan hukum.
Situasi ini menciptakan rasa takut dan kehati-hatian berlebih, sehingga guru kehilangan ruang untuk mendidik secara tegas namun humanis. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire, pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan, bukan sekadar aktivitas mekanis yang dibatasi rasa takut.
Persoalan kesejahteraan turut memperkuat dilema tersebut. Masih banyak guru, khususnya guru honorer, yang menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Ketimpangan antara tanggung jawab besar dan kesejahteraan yang minim berpotensi melemahkan semangat pengabdian dan idealisme. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin profesi guru akan kehilangan daya tarik moralnya sebagai panggilan jiwa.
Meski demikian, di tengah tekanan tersebut, banyak guru tetap bertahan menjaga nilai dan integritas profesinya. Mereka terus berupaya mendidik dengan hati nurani, menanamkan kejujuran, disiplin, dan empati kepada peserta didik.
Keteguhan ini menunjukkan bahwa idealisme guru belum sepenuhnya pudar, tetapi membutuhkan dukungan nyata dari sistem pendidikan, masyarakat, dan negara.
Guru masa kini berada di persimpangan antara idealisme profesi dan realitas yang menekan. Jika pendidikan hanya dipahami sebagai urusan administratif dan hukum semata, maka nilai-nilai luhur keguruan akan semakin terpinggirkan.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk mengembalikan martabat guru sebagai penjaga nilai, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Perlindungan hukum, kebijakan yang manusiawi, serta penghargaan yang layak menjadi kunci agar guru tetap mampu menjalankan perannya sebagai pendidik sejati, bukan korban realitas zaman.
Penulis adalah MUH FAREL HIDAYAT, Prodi Bahasa Indonesia di STKIP Tomakaka Tiwikrama
