Pasangkayu, Manakarra Pos – Menyusul keputusan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan dan Barat, HMI Pasangkayu menyampaikan penolakan soal layanan barcode itu.
Melalui Kabid PTKP, Sargio, ia menyatakan penolakan keras terhadap pemberlakuan sistem barcode di SPBU Pasangkayu yang akan dimulai pada 26 September.
“Kami sangat geram atas kebijakan pihak Pertamina. Ini tidak hanya soal penggunaan barcode, tetapi juga masalah lain seperti diskriminasi pelayanan di SPBU. Ada oknum yang dibiarkan memotong antrean dan mendapat perlakuan khusus. Selain itu, kami tahu bahwa banyak pegawai Pertamina yang dipaksa bekerja lebih dari 8 jam, bahkan sampai 12 jam,” ungkap Sargio.
Menurutnya, hasil kajian internal HMI Pasangkayu menilai bahwa penggunaan barcode menjadi indikasi awal penghapusan BBM subsidi yang akan memberatkan masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa jika Pertamina tetap memberlakukan sistem ini dan tidak memperbaiki pelayanan serta kondisi kerja pegawainya, HMI Pasangkayu siap turun ke jalan dan memboikot SPBU.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tuntutan kami diabaikan, boikot adalah langkah yang akan kami ambil,” tegasnya.
RILIS HMI PASANGKAYU
