Jakarta, Manakarrapos– Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Mamasa, Ibu Cyntia, MM, melakukan kunjungan kerja dan konsultasi strategis ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) di Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025.
Kunjungan ini berfokus pada tiga agenda utama: Pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), percepatan implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA), dan sinkronisasi program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026.
Dalam kunjungannya, Ibu Cyntia, MM, didampingi oleh tim teknis dari dinas, termasuk Kepala Bidang (Kabid) Gender dan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, beserta staf terkait dari DP2KBP3A Kabupaten Mamasa.
Mendukung Pembangunan UPT PPA
Tujuan utama konsultasi mengenai UPT PPA adalah untuk memastikan Kabupaten Mamasa mendapatkan dukungan teknis dan anggaran yang diperlukan untuk pendirian unit layanan terpadu tersebut. UPT PPA berperan vital sebagai pusat pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.
Kepala Dinas, Ibu Cyntia, MM, menyatakan bahwa pembangunan UPT PPA merupakan kebutuhan mendesak.
“Kami berupaya keras agar UPT PPA segera terwujud di Mamasa. Unit ini sangat penting untuk memberikan layanan hukum, psikososial, dan kesehatan yang cepat dan komprehensif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Melalui konsultasi di Kemen PPA ini, kami berharap mendapatkan panduan dan dukungan penuh agar proses pembangunannya dapat dipercepat,” ujar Ibu Cyntia.
Akselerasi Menuju Kabupaten Layak Anak dan Perencanaan 2026
Selain isu UPT PPA, delegasi DP2KBP3A Mamasa juga membahas strategi percepatan implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan mengajukan proposal serta menyelaraskan program-program unggulan yang direncanakan untuk tahun 2026. Sinkronisasi ini penting agar program daerah mendapat dukungan penuh dari pusat.
Melalui konsultasi ini, Mamasa berupaya mendapatkan masukan mengenai indikator kunci dan praktik terbaik dalam mewujudkan KLA. Ibu Cyntia menambahkan bahwa KLA dan perencanaan program adalah komitmen jangka panjang.
“Kabupaten Layak Anak adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Mamasa. Kami ingin memastikan semua indikator terpenuhi, mulai dari hak sipil, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan dari kekerasan. Selain itu, kami juga memastikan program yang kami usulkan untuk tahun 2026 sudah sejalan dengan arah kebijakan Kemen PPA. Kami membawa hasil konsultasi ini sebagai panduan untuk segera menyusun rencana aksi yang lebih terperinci di Mamasa,” tambahnya.
Kegiatan konsultasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret, dukungan anggaran, dan keselarasan program yang signifikan untuk kemajuan program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Mamasa, baik untuk jangka pendek maupun program yang akan dimulai pada tahun 2026.
Penulis: Ade hartono Tammausa
